JAKARTA – Tim Pengawas Haji dari DPR RI mengungkapkan sejumlah kondisi yang dikeluhkan oleh jemaah haji Indonesia 2025, selama di tanah suci.
Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Sriyanto Saputro, menyampaikan, hal yang menjadi persoalan utama adalah terkait penginapan, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan.
Fraksi Gerindra ini mencontohkan, misalnya, ada suami-istri terpisah penginapannya, keterlambatan konsumsi, dan kurangnya sarana transportasi, terutama saat menuju prosesi Armuzna.
Kendala ini, menurut Sriyanto, diduga disebabkan oleh sistem multi syariah yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi.
“Satu kloter jemaah bisa ditangani oleh syirkah berbeda, yang menyebabkan layanan tidak merata. Selain itu, penerapan kartu nusuk dinilai belum sepenuhnya optimal di lapangan,” ujarnya, dikutip dari laman Geridra.
Sriyanto juga mengaku, selama ia berada di tanah suci, terus memantau langsung kondisi jemaah asal Sragen dan Karanganyar, serta bertemu dengan Bupati Sragen dan Ketua PCNU Sragen. Ia mengapresiasi kesabaran para jemaah meskipun terdapat sejumlah kekurangan.
Ia menyatakan, evaluasi penyelenggaraan haji akan dibahas lebih lanjut di DPR melalui panitia kerja atau panitia khusus, agar ke depan kualitas layanan semakin membaik.
Sriyanto juga meninjau kesiapan di Madinah dan meminta agar kekurangan yang terjadi di Mekkah tidak terulang. Ia mengingatkan, menjelang kepulangan, jemaah akan memusatkan aktivitas di kota tersebut.
“Penyelenggaraan haji 2026 harus lebih baik. Biaya bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan, sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto,” tutupnya.
