BANDUNG– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil tindakan tegas terhadap komunitas pelaku orientasi seksual atau sesama jenis yang menggelar pesta di Bogor.
MUI berharap Dedi Mulyadi, yang dikenal aktif di media sosial, dapat turut memberikan efek jera kepada individu yang tergabung dalam komunitas LGBT tersebut. Sekelompok gay itu menggelar pertemuan atau pesta di sebuah vila di Puncak, Bogor, dan digerebek polisi.
“Pak Gubernur menurut saya harus bersuara karena ini terjadi di Jabar. Jadi saya mendesak betul Pak Gubernur harus bersuara dengan tegas,” ujar Rafani kepada wartawan pada Rabu (25/6).
“Kami dukung jika Pak Gubernur bertindak tegas terhadap perilaku menyimpang ini. Baru nanti, insya Allah, masyarakat akan lebih berani, dan bagi mereka itu ada efek jera,” imbuhnya.
Selain itu, MUI juga mendorong kepolisian untuk melanjutkan proses hukum. Keberadaan komunitas LGBT ini dinilai melanggar nilai-nilai moral dan berpotensi merusak moral bangsa.
“Jadi, pertama ini diproses ya, proses hukum lah. Di mana pelanggaran hukum, harus dibuktikan. Kalau menurut saya, ya jelas ini kan pesta yang menginjak-injak nilai moralitas gitu. Itu sudah pelanggaran jelas,” tegasnya.
MUI juga mengharapkan pakar hukum, khususnya ulama di Jawa Barat, dapat membantu menjerat pelaku LGBT dengan pasal perzinaan.
“Kan bisa ditanyakan pada ulama, itu masuk kategori perzinaan enggak? Kalau masuk kategori perzinaan, itu kan mereka sudah pada berkeluarga, artinya sudah perselingkuhan gitu, dalam konteks keluarga, itu sudah perselingkuhan, kan ada dan menyimpang lagi,” jelas Rafani.
Diketahui, ada 75 orang kaum gay diamankan polisi di sebuah vila di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, pada Minggu (22/6).
Polisi menyebut mereka diamankan saat menggelar “Family Gathering” yang diduga menjadi ajang pertemuan kaum LGBT. Dari 75 orang yang diamankan dan telah dipulangkan, 30 di antaranya dinyatakan reaktif HIV dan sifilis. Hingga kini, polisi masih terus melakukan penyelidikan namun belum menetapkan tersangka.
