KOTA BEKASI – Tenaga honorer kategori R4 di Kota Bekasi yang tak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menyuarakan kekecewaan mereka di Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rabu (9/7/2025).
Mereka jumlahnya ada ratusan, menuntut kejelasan dan fasilitasi agar bisa kembali mengikuti proses pengangkatan PPPK.
Andri, salah satu perwakilan honorer, mewakili Forum Komunikasi Petugas Kebersihan Kota Bekasi, mengungkapkan keluhannya. Ia mengaku, sudah lebih dari 20 tahun bekerja sebagai honorer.
“Kami sudah bekerja sejak 2006, hampir 20 tahun lebih. Tapi kami tidak tahu kenapa tidak lolos PPPK, padahal mengikuti proses seleksi yang sama,” keluhnya.
Menurut Andri, banyak di antara mereka telah mengabdi jauh sebelum sistem PPPK diberlakukan.
Saat ini, tercatat sekitar 4.000 tenaga honorer kategori R4 di Kota Bekasi belum diangkat sebagai PPPK. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.145 orang merupakan tenaga kebersihan yang setiap hari berjibaku membersihkan jalan dan fasilitas umum Kota Bekasi.
Senada dengan Andri, Abdul Hadi, seorang honorer yang bertugas di UPTD Sumur Batu, Dinas Lingkungan Hidup, juga merasakan hal serupa.
“Kami hadir lebih pagi dari pegawai kantoran, membersihkan Kota Bekasi, tapi justru kami tidak lolos PPPK,” ucapnya penuh harap.
Pengabdian panjang mereka, menurut Abdul, seolah belum mendapatkan penghargaan yang setimpal.
Janji DPRD
Tanggapan atas keluhan tersebut, disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto. Fraksi Gerindra ini menegaskan komitmen pihaknya untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer R4. Ia menyadari bahwa persoalan ini memerlukan kolaborasi lintas sektor.
“Kami akan komunikasikan dengan eksekutif, dan juga Komisi II DPR RI. Ini soal kebijakan pusat, termasuk anggaran. Tapi kami akan kawal dan cari jalan terbaik bagi teman-teman R4,” tegas Murfati.
Rapat dengar pendapat ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Forum Solidaritas R4 Kota Bekasi, Forum Honorer Non Database BKN Kota Bekasi, serta unsur dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, menunjukkan keseriusan berbagai pihak dalam mencari solusi.
