Jakarta, caraka-news.com-Polemik terkait royalti lagu memasuki babak baru. Kini masyarakat diminta tak takut lagi untuk memutar lagu dan minta polemik royalti lagu untuk dihentikan.
Masalah ini dibahas dalam rapat konsultasi DPR RI bersama Wamenkum Eddy Hiariej dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terkait royalti lagu.
Rapat dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.Dasco berharap warga tidak ragu-takut memutar serta menyanyikan lagu karena polemik royalti. Dasco ingin situasi kondusif tetap dijaga seluruh insan musik Tanah Air.
“Nah, untuk itu, kepada masyarakat luas diharapkan untuk tetap tenang, untuk dapat kembali seperti sedia kala, memutar lagu tanpa takut, untuk kemudian penyanyi juga tanpa takut,” ungkapnya.
Rapat digelar di ruang rapat Komisi XIII DPR, gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).Hadir dalam rapat Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.
Selain itu, hadir Dirjen Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta, Komisioner LMKN Pencipta dan Hak Terkait, LMK Hak Terkait Pelaku Pertunjukan dan Pencipta, Ketua Vibrasi Suara Indonesia (VISI), serta Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI).
Kemudian, terlihat juga penyanyi Ariel Noah, Sammy Simorangkir, dan Vina Panduwinata.
Hasil Rapat Terkait Royalti Lagu
Dasco pun mengungkap hasil rapat tersebut.Disepakati audit royalti musik diperlukan untuk menjaga transparansi.
“Tadi telah disepakati bahwa delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN, sambil menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta dan dilakukan audit untuk transparansi kegiatan-kegiatan penarikan royalti yang ada selama ini,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Minta Polemik Diakhiri
Dasco mengatakan bahwa dinamika soal ini diakhiri. Ia berharap suasana ke depan menjadi kondusif.
“Karena dinamika yang terjadi sudah disepakati untuk sama-sama diakhiri dan kita akan jaga suasana supaya tetap kondusif,” ujarnya.
Pemerintah dalam rapat sudah menjelaskan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan pengelolaan royalti lagu dan musik.
Aturan tersebut memperkuat struktur kelembagaan LMKN hingga transparansi distribusi royalti.
Permenkum tersebut juga mengatur terkait struktur kelembagaan LMKN, yang terdiri atas Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait.
Kemudian, biaya operasional sebesar 8 persen.
”Yang ketiga, jangkauan pengguna komersial lebih eksplisit, lebih dari 20 layanan komersial analog dan digital,” ujar Eddy.
“Kemudian yang keempat, LMK wajib mengunggah seluruh data informasi pencipta, pemegang hak cipta atau pemerintah terkait dalam pusat data lagu dan atau musik,” sambungnya.
Fokus Revisi UU Hak Cipta
Dasco mengatakan baik DPR, pemerintah maupun LMKN sepakat untuk menjaga suasana dunia musik dengan penuh kesejukan.
Selain itu, kata dia, semua pihak akan fokus terhadap penyelesaian revisi UU Hak Cipta.
“Hasil pertemuan tadi, disepakati bahwa semua pihak agar menjaga suasana iklim dunia permusikan, supaya sejuk dan damai, semua pihak sepakat dalam 2 bulan ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan undang-undang hak cipta,” ujarnya.(Red)
