KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, melakukan pertemuan penting dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Pertemuan ini menjadi momen bagi Tri untuk mengajukan sejumlah permohonan bantuan guna mendukung pembangunan infrastruktur krusial di Kota Bekasi, khususnya yang berkaitan erat dengan pengelolaan sampah Jakarta.
Salah satu fokus utama Tri Adhianto adalah pembangunan dua jalan layang (flyover) baru di Kemang Pratama dan Pasar Bantargebang.
Permohonan ini tidak lepas dari riwayat panjang kerja sama pengelolaan sampah antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
“Ada kesediaan dari Pemerintah DKI Jakarta untuk kemudian membangun dua flyover tambahan,” ungkap Tri dengan optimis usai pertemuan.
Flyover itu, lanjut dia, akan mempercepat mobilisasi truk-truk sampah dari Jakarta menuju TPST Bantargebang.
“Sehingga akan lebih lancar, lebih cepat lagi sampah ini sampai ke Bantargebang sehingga tidak membawa dampak kesehatan bagi warga masyarakat Bekasi,” tegas Tri.
Selain flyover, Wali Kota Bekasi juga mengajukan bantuan pembangunan dua rumah susun (rusun) kepada Pemprov DKI Jakarta. Kedua rusun ini direncanakan akan dibangun di lokasi strategis, yaitu Stasiun Bekasi dan Stasiun Cakung.
Konsep rusun ini, menurut Tri, tidak hanya sebatas hunian.
“Kombinasi antara park and ride yang kami inisiasi dengan Pak Gubernur tidak hanya sebagai tempat parkir tetapi juga sebagai tempat hunian.”
Ia membayangkan bangunan terintegrasi yang lengkap dengan fasilitas pasar dan area parkir.
“Fasilitas pasarnya ada, tempat parkirnya ada termasuk adalah huniannya juga akan disiapkan,” imbuhnya, menawarkan solusi komprehensif untuk masalah hunian dan transportasi.
Menanggapi berbagai permohonan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan sinyal positif. Ia menyoroti bahwa kontrak antara kedua pemerintah terkait TPST Bantargebang akan berakhir pada tahun 2026.
Pramono memastikan bahwa kontrak tersebut akan diperpanjang, menunjukkan komitmen Pemprov DKI untuk terus memanfaatkan Bantargebang sebagai solusi pengelolaan sampah ibu kota.
“Bagaimanapun Bantargebang itu harus segera diperpanjang, habis di tahun 2026 antara Pemerintah Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi,” kata Pramono.
Pramono memastikan, akan menampung aspirasi dan kebutuhan yang diajukan oleh Pemkot Bekasi.
Pertemuan ini menjadi bukti kuat sinergi antara Jakarta dan Bekasi dalam mencari solusi atas berbagai tantangan perkotaan, dari masalah sampah hingga kebutuhan hunian yang terintegrasi dengan akses transportasi.
“Fasilitas pasarnya ada, tempat parkirnya ada termasuk adalah huniannya juga akan disiapkan,” tandasnya.
