Komitmen Bangun Pendidikan di Jabar, KDM Targetkan 20 Ribu Siswa Keluarga Miskin Bersekolah di Sekolah Pemerintah

June 25, 2025 Pendidikan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).(Foto: Istimewa)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunjukan komitmennya dalam membangun pendidikan di Jawa Barat. Ini merupakan bagian dari program yang diluncurkan selama lebih dari 100 hari kepemimpinannya.

Dikutip dari unggahan media sosialnya, sejumlah langkah yang dilakukan, diantaranya, adalah membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa kepada masyarakat miskin yang jumlahnya mencapai 12.600 keluarga miskin.

“Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik, tapi miskin. Maka saya pengen jadi 20.000 ribu (siswa) keluarga miskin yang bisa sekolah di sekolah pemerintah. Dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju sekolah,” ujar Dedi Mulyadi dalam unggahan video di media sosialnya yang dikutip, Selasa (24/6/2025) kemarin.

“Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh Provinsi Jawa Barat,” imbuhnya.

Dedi mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jabar menyiapkan anggaran dari hasil efisiensi sebesar Rp3,6 triliun, untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan dan sanitasi.

“Jalan-jalan sudah mulai dibangun di berbagai tempat walaupun kita baru fokus pada jalan provinsi karena itu yang menjadi kewajiban kita,” katanya.

Tak hanya itu, untuk layanan kesehatan bagi masyarakat, Dedi juga menunjukan komitmennya. Pemprov Jabar akan segera membayar tunggakan BPJS dalam rancangan anggaran perubahan tahun 2025 ini.

 “Kemudian ini nih BPJS nunggak Rp 334 miliar yang dibayarkan ke kabupaten/kota. Sehingga nanti banyak warga yang tidak bisa dibayarkan oleh BPJS ketika sakit. Di perubahan anggaran akan saya masukan,” katanya.

Mantan Bupati Purwakarta ini juga bertekad akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang kerap dihadapi oleh masyarakat.

“Mulai dari rumahnya terkena longsor, warga yang melanggar hukum karena menggunakan tanah negara untuk berjualan ataupun bermukim, sedikit demi sedikit dituntaskan,” ucapnya.

Author :
RELATED POSTS